.jpg)
NAMLEA — Bupati Buru, Ramly Umasugi akhirnya menutup lokasi pertambangan (gunung Botak) yang terletak di Desa Dava, Dusun Wamsait, Kecamatan Waeapo, Kabupaten Buru. Pemerintah juga melarang aktivitas penambangan yang bersifat illegal disana.
Bupati juga telah melakukan koordinasi dengan Kapolres Pulau Buru, Dandim 1506 Namlea untuk menempatkan pos pengamanan permanen pada kurang lebih 10 titik di seputaran lokasi pertambangan serta pemasangan kawat duri di sepanjang areal pertambangan.
Pemerintah juga telah meminta bantuan tambahan pasukan dari Polda Maluku untuk memperkuat pengamanan di lokasi pertambangan. Dia belum bisa memastikan siapa actor dibalik bentrokan yang menewaskan lima warga ini. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada polisi untuk menyelidikinya.
Soal dugaan keterlibatan Raja Kayeli, Umasugi tidak mau berkomentar. Hanya saja, dia telah memanggil Raja Kayeli beberapa kali, namun belum tidak hadir. dirinya akan tetap melakukan pemanggilan lagi terhadap Raja yang baru dilantik pekan lalu itu guna berkoordinasi terkait kondisi yang terjadi di Lokasi Pertambangan.
Di tempat yang sama, kepada Ambon Ekspres, Kapolres Pulau Buru AKBP Muhammad Syaripudin membantah informasi yang beredar terkait aparat pengamanan dalam hal ini polisi telah melakukan pembiaran terhadap bentrokan berdarah itu. Dugaan ini berawal dari penemuan berkas darah di pos Polisi.
Dia mengatakan, darah yang ada di dalam pos polisi itu merupakan darah salah satu korban yang diamankan dari parit. akibat pengamanan korban itu, pos polisi juga dilempari dengan tombak, sementara polisi yang bertugas di pos Anhoni itu hanya 12 orang.
“Kami tidak melakukan pembiaran. korban itu diamankan dari parit ke pos Anhoni. namun karna jumlah massa dengan polisi tidak seimbang, polisi juga panik. Habis peluruh disenjatanya, maka mati juga polisi kan, ditombaki dan diparangi ramai-ramai. Kalau saya, saya juga lari, bukan pahlawan kalo kaya begitu,” jelasnya.
Menurut dia, kalau polisi dituding melakukan pembiaran, kenapa harus ada pos pengamanan di lokasi pertambangan sementara dengan jelas diketahui lokasi tersebut masih ilegal. kata Syaripudin, pihaknya telah maksimal menerapkan instruksi bupati hingga upaya pengosongan yakni penyisiran di lokasi pertambangan.
PEMKAB DINILAI TAK TEGAS
Pemerintah Kabupaten Buru dinilai tidak tegas terhadap status tambang emas di gunung botak. Akibatnya, sehingga sering terjadi bentrok berdarah antar warga. Jika kondisi ini terus dibiarkan nyawa warga terus terancam.
Salah satu anggota DPRD Maluku, Una Umasugi berharap, pemerintah kabupaten Buru segera mengambil langkah-langkah tegas mengatasi instabilitas keamaman di sekitar tambang.’’Jangan sampai persoalan kecil menjadi melebar. Akibatnya nyawa warga melayang,’’tandas Umasugi kepada sejumlah wartawan kemarin.
Menurut akademisi Sosial Politik Universitas Darussalam, Amir Kotarumalos Potensi konflik di areal tambang Gunung Botak Kabupaten Buru begitu tinggi. Keberadaan yang seharusnya menjadi berkah justru berobah malapetaka. Ini karena pemerintah gagal menerapkan aturan dan penegakkan hukum. Yang berlaku adalah hukum rimba.
“Perburuan emas, Perda hingga saat ini belum dibuat. Bagaimana perda mau dibuat? anggota dewan saja berburu emas, aparatur negara bertindak sebagai penambang, hukum tidak berjalan, maka lengkaplah gunung botak sebagai rimba,” ujar Kotrarumalos.
Kotaromalos menggambarkan malapetaka tidak saja dalam bentuk pembantaian, tetapi juga pada perilaku sosial masyarakat dan perekonomian. Terlihat dari tingginya angka kriminalitas dan tingginya harga-harga komoditi, sembako dan lainnya.
Maka pada posisi ini, menurut dia, seharusnya aparatur negara (state aparatus) secepatnya bertindak sebagai pengatur, dengan tidak melupakan hak-hak asli warga setempat. Semua dalam rangka percepatan perbaikan kualitas hidup.
Regulasi seperti Perda harus dibuat. Areal tambang ditutup untuk diarahkan secara proporsional dengan bagi hasil yang jelas. Ada impact yang disebutnya trickledown effect atau rembesan-rembesan ke bawah dari pengelolaan tambang. “Posisikan hak-hak masyarakat Buru dan melibatkan pihak ketiga, yaitu pelaku ekonomi,” paparnya.
Salah satu anak adat Buru, Taher Fua mengatakan dampak aktifitas penambang liar “luar biasa”. Kenaikan harga sembako dan kebutuhan hidup lainnya tak terkendali. Mulai minyak tanah, beras, gula, hingga ojek naik tidak tanggung-tanggung.
Minta Warga Tidak Terprovokasi
Sementara itu menyikapi pertikaian berdarah di Gunung Botak, tokoh pemuda Ambalauw Faraid Souwakil mengatakan pertikaian itu merupakan persoalan individu atau kelompok di areal tambang. “Tidak bisa dijustifikasi itu orang Ambalauw melakukan penyerangan di gunung botak,” tandasnya.
Buktinya warga Buru dan Ambalauw hidup aman di luar wilayah Gunung Botak, di Namrole (Buru Selatan), Namlea (Buru) maupun kota Ambon. Di gunung Botak, ujar dia, bukan hanya ada orang Buru dan Ambalauw tetapi berbagai suku. “Kita minta masyarakat jangan bawa nama suku, kelompok marga atau kelompok pulau, atas kejadian itu,” imbuhnya.
Menurut Souwakil, Ambalauw dan Buru tidak bisa dilepaspisahkan. Betul, kata dia, Kabupaten Buru Selatan kini terpisah dari Kabupaten Buru. Tetapi secara adat, wilayah Rehensaff masyarakat adat Pulau Buru dan Pulau Ambalauw dibagi delapan. Tujuh rehensaff di Buru, satunya di Pulau Ambalauw. “Itu berarti kita satu kesatuan yang tak terpisahkan,” katanya.
Daripada mempersoalkan siapa yang bertikai, dia meminta pihak berwenang mengusut tewasnya warga Ambalauw, Hasim Malaka Loilatu yang tewas di sebuah pos Brimob di kawasan Gunung Botak. “Bahwa ada satu warga Ambalauw yang mati ditikam, TKP-nya di sebuah pos Brimob. Dimana aparat?,” ujarnya kesal.
Souwakil meminta masyarakat dua kelompok di areal tambang tidak cepat terprovokasi ini persoalan orang Ambalauw dan orang Buru, tetapi persoalan antara para pencari emas saja.
Dia mendesak Pemkab Buru, secepatnya mengambil kebijakan. Jika terus meminta korban warga, sebaiknya areal tambang tersebut ditutup saja
Dipastikan hari ini Kapolda Maluku Brigjen Polisi Muktiono bersama dengan sejumlah pejabat utama Polda Maluku dan pemerintah Provinsi Maluku akan meninjau lokasi penambangan “Besok (hari ini-red), kami akan turun meninjau lokasi penambangan itu dan melihat kondisinya bagaimana, saya tidak bisa berbicara karena saya belum melihat lokasinya, tapi sesuai laporan dari Kapolres kondisinya sudah kondusif,” ujarnya.
Kapolda belum memastikan apakah akan mengirim bantuan ataukah tidak. “Untuk pengiriman pasukan, nanti kita lihat sesuai kebutuhan, kalau memang diperlukan akan kita kirimkan ke sana untuk mengamankan lokasi, namun sesuai laporan kondisi sudah kondusif,” terangnya.
